Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat mengunjungi IKM Rich Collection, produsen mainan anak-anak di Sidoarjo
SIDOARJO, RedMOL.id – Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi sejumlah kendala untuk memperluas pasar, terutama dalam memenuhi persyaratan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat mengikuti pengadaan barang pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat mengunjungi Rich Collection, produsen mainan anak-anak di Sidoarjo, Senin (2/11/2026).
Usaha milik Supri tersebut telah memasarkan produknya ke berbagai wilayah Indonesia. Namun, peluang untuk mendapatkan pesanan pemerintah dinilai belum optimal karena persoalan sertifikasi TKDN.
BHS mengatakan, IKM yang telah memiliki pasar luas perlu mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Industri kecil dan menengah seperti ini harus kita dukung agar bisa naik kelas. Kalau usahanya berkembang, serapan tenaga kerjanya akan semakin banyak dan bisa menumbuhkan ekonomi di Sidoarjo,” kata BHS.
Ia juga menyebut kandungan komponen dalam negeri produk Rich Collection telah mencapai sekitar 60 persen. Karena itu, ia berencana menyampaikan persoalan sertifikasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian.
“TKDN ini perlu dibantu proses sertifikasinya. Saya akan sampaikan kepada Dirjen IKMA agar IKM seperti ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan kesempatan mengikuti pesanan-pesanan pemerintah,” ujarnya.
Selain sertifikasi, BHS menilai akses permodalan juga menjadi faktor penting bagi keberlanjutan usaha kecil. Ia mendorong pelaku IKM memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Pemilik Rich Collection, Supri, berharap dukungan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut hingga persoalan sertifikasi TKDN dapat diselesaikan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan bantuan untuk masalah TKDN ini bisa terwujud, supaya pesanan-pesanan kami bisa meningkat,” ungkap Supri.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, mengatakan pemerintah daerah akan memeriksa kelengkapan legalitas usaha serta dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi.
“Kami cek legalitas usaha IKM ini, kemudian sampai di mana proses sertifikasi TKDN dan dokumen apa saja yang diperlukan. Kami usahakan membantu agar sertifikasi tersebut bisa tercapai,” jelasnya.
Hudori menambahkan, Pemkab Sidoarjo memiliki program bantuan sertifikasi TKDN bagi pelaku IKM. Program tersebut diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi produk lokal untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pendampingan tersebut benar-benar menghasilkan sertifikasi, sehingga produk IKM tidak hanya mampu bersaing di pasar umum, tetapi juga memperoleh kesempatan yang sama dalam belanja pemerintah.
